Aksi damai yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam pada hari Jum’at (4/11) menuai berbagai tanggapan di masyarakat. Meskipun demo 4 November kemarin disebut-sebut sebagai demo yang paling bermartabat, namun ada juga sebagian orang yang menanggapi dengan sinis dan menyebutnya sebagai kudeta yang gagal dan menjadi trending topic di Twitter.
Aksi besar-besaran yang diikuti oleh sejumlah Ormas Islam bahkan juga dari luar Jawa tersebut berlangsung dengan damai, meskipun aksi dilakukan oleh Umat Islam yang sebetulnya marah dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Namun demikian dengan besar hati para peserta aksi menahan kemarahan demi situasi yang kondusif dalam aksi tersebut.
Entah atas dasar apa, ada saja sebagian orang yang mengomentari aksi damai yang dilakukan oleh Umat Islam ini sebagai kudeta yang gagal. Atas komentar tersebut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan
"Muncul tudingan kalau aksi damai kemarin sebagai kudeta yang gagal. Saya tegaskan bukan kudeta gagal dan memang bukan untuk mengkudeta Presiden. Aksi kemarin people power," tegas Fahri Hamzah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11).
Fahri Hamzah juga menegaskan kembali bahwa aksi tersebut merupakan gerakan massa dari Umat Islam dan elemen rakyat yang marah dengan sikap pemerintah yang dianggap lambat dan cenderung berpihak kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga melakukan penistaan agama.
"Jadi tidak benar kalau kudeta. Selama TNI tidak sepakat, tak ada yang namanya kudeta. Seperti di Thailand, Mesir, Turki, Philipina dan lain-lain. Bahkan di Turki saja kudeta tentara digagalkan oleh rakyat," ujarnya.
Anggota DPR dari PKS ini juga mengingatkan kepada Jokowi agar tidak menggunakan terminology Orde Baru yang sembarangan menuding jika aksi 411 kemarein ditunggangi actor politik tanpa adanya bukti.
Selain itu Fahri Hamzah juga kembali mengatakan bahwa pihaknya juga bisa balik menuding Presiden Jokowi yang ditunggangi, karena proses penangananan hukum terhadap Ahok terkesan lambat.
Fahri juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tudingan ada actor politik dibalik aksi 4 November jika belum definitive.
"Kalau tuduhan itu definitif, baru saya akan tanggapi. Jangan sampai Presiden menerima informasi dari sumber yang tidak jelas," tegasnya.
Fahri Hamzah juga menyatakan bahwa dirinya sudah terbiasa hadir dalam undangan demo dimana saja. Bahkan juga diundang demo di Solo, NTB, dan Jakarta. Dalam demokrasi itu biasa. Prosedurnya diatur, maka kalau geger dengan demo 411 itu berarti pemain baru.
"Siapa yang memulai? Jeda sebelum aksi itu cukup panjang karena Ahok tidak segera diproses hukum. Puncaknya eskalasi massa di 411, sampai MUI berfatwa. Jadi, negara dan agama harus dikelola secara harmoni," demikian jelas Fahri. [nn/rmol]
Aksi besar-besaran yang diikuti oleh sejumlah Ormas Islam bahkan juga dari luar Jawa tersebut berlangsung dengan damai, meskipun aksi dilakukan oleh Umat Islam yang sebetulnya marah dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Namun demikian dengan besar hati para peserta aksi menahan kemarahan demi situasi yang kondusif dalam aksi tersebut.
Entah atas dasar apa, ada saja sebagian orang yang mengomentari aksi damai yang dilakukan oleh Umat Islam ini sebagai kudeta yang gagal. Atas komentar tersebut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan
"Muncul tudingan kalau aksi damai kemarin sebagai kudeta yang gagal. Saya tegaskan bukan kudeta gagal dan memang bukan untuk mengkudeta Presiden. Aksi kemarin people power," tegas Fahri Hamzah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11).
Fahri Hamzah juga menegaskan kembali bahwa aksi tersebut merupakan gerakan massa dari Umat Islam dan elemen rakyat yang marah dengan sikap pemerintah yang dianggap lambat dan cenderung berpihak kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga melakukan penistaan agama.
"Jadi tidak benar kalau kudeta. Selama TNI tidak sepakat, tak ada yang namanya kudeta. Seperti di Thailand, Mesir, Turki, Philipina dan lain-lain. Bahkan di Turki saja kudeta tentara digagalkan oleh rakyat," ujarnya.
Anggota DPR dari PKS ini juga mengingatkan kepada Jokowi agar tidak menggunakan terminology Orde Baru yang sembarangan menuding jika aksi 411 kemarein ditunggangi actor politik tanpa adanya bukti.
Selain itu Fahri Hamzah juga kembali mengatakan bahwa pihaknya juga bisa balik menuding Presiden Jokowi yang ditunggangi, karena proses penangananan hukum terhadap Ahok terkesan lambat.
Fahri juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi tudingan ada actor politik dibalik aksi 4 November jika belum definitive.
"Kalau tuduhan itu definitif, baru saya akan tanggapi. Jangan sampai Presiden menerima informasi dari sumber yang tidak jelas," tegasnya.
Fahri Hamzah juga menyatakan bahwa dirinya sudah terbiasa hadir dalam undangan demo dimana saja. Bahkan juga diundang demo di Solo, NTB, dan Jakarta. Dalam demokrasi itu biasa. Prosedurnya diatur, maka kalau geger dengan demo 411 itu berarti pemain baru.
"Siapa yang memulai? Jeda sebelum aksi itu cukup panjang karena Ahok tidak segera diproses hukum. Puncaknya eskalasi massa di 411, sampai MUI berfatwa. Jadi, negara dan agama harus dikelola secara harmoni," demikian jelas Fahri. [nn/rmol]
Posting Komentar